Bupati Kukar Targetkan Innovative Government Award, Inovasi Pelayanan Terus Dikembangkan

img

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menyerahkan penghargaan kepada Kecamatan Anggana atas inovasi Petarung Kencana dalam Pekan Inovasi dan Kreativitas Kukar 2026. (Kriz)

 

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menargetkan raihan Innovative Government Award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri melalui pengembangan inovasi di berbagai sektor pelayanan publik.

 

Target tersebut disampaikan saat membuka Pekan Inovasi dan Kreativitas Kabupaten Kukar Tahun 2026 secara virtual di Ruang Serbaguna Bappeda, Kompleks Kantor Bupati Kukar, Selasa (27/10/2026).

 

Ia mengatakan, tren inovasi di Kukar terus menunjukkan perbaikan. Namun, pembenahan regulasi tetap diperlukan agar inovasi pemerintahan dapat berkembang dan berjalan sesuai ketentuan.

 

“Hal ini akan terus kita benahi. Mudah-mudahan, melalui kerja keras seluruh pihak di Kabupaten Kukar, target tersebut dapat tercapai,” ujarnya.

 

Menurutnya, inovasi menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di organisasi perangkat daerah (OPD), satuan pendidikan, puskesmas, maupun unit pelayanan lainnya.

 

Inovasi diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi.

 

“Ketika menghadapi suatu permasalahan, kita juga perlu berupaya mencari solusi melalui inovasi agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik,” kata dia.

 

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kukar menyerahkan piagam penghargaan Inovasi dan Kreativitas Kabupaten Kukar Tahun 2025 kepada 15 inovator terbaik dari kategori perangkat daerah, kecamatan, desa, kelurahan, serta pemuda dan mahasiswa.

 

Kabid Inovasi dan Teknologi BRIDA Kukar, Ahmad Jais mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada para inovator yang telah mengembangkan berbagai terobosan di lingkungan masing-masing.

 

Ia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus mengembangkan inovasi sekaligus memperluas kolaborasi antarsektor.

 

“Kami juga berharap inovasi-inovasi ini dapat membentuk ekosistem inovasi yang melibatkan pemerintah daerah, pihak swasta, serta dunia pendidikan, terutama perguruan tinggi,” ungkapnya.

 

Salah satu inovasi yang menerima penghargaan berasal dari Kecamatan Anggana melalui program Petarung Kencana, yakni pelayanan terapung di Kecamatan Anggana untuk memudahkan masyarakat di wilayah perairan mengakses layanan administrasi kependudukan.

 

Camat Anggana, Rokip mengatakan,  pelayanan ini menggunakan kapal atau speedboat untuk menjangkau masyarakat, khususnya warga yang tinggal di desa-desa wilayah laut.

 

Program tersebut menyediakan layanan administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, dan kartu keluarga (KK).

 

Layanan juga diperluas dengan pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk konsultasi untuk SKTK.

 

Pelaksanaannya melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten dan provinsi, puskesmas, kepolisian, serta Pertamina Hulu Mahakam sebagai sponsor utama.

 

Ia menjelaskan, masyarakat dapat melakukan perekaman dan memperoleh dokumen kependudukan yang dicetak langsung di lokasi pelayanan.

 

Dengan demikian, warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mengurus administrasi kependudukan.

 

“Masyarakat bisa langsung mendapatkan pelayanan di lokasi. Setelah melakukan perekaman, KTP, KK, dan dokumen lainnya dapat langsung dicetak dan dibawa pulang. Jadi, manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

 

Pada 2026, pelayanan Petarung Kencana telah dilaksanakan satu kali dan dijadwalkan kembali pada November.

 

Ia memperkirakan pelayanan tersebut masih akan dilaksanakan dua kali lagi hingga akhir tahun, terutama untuk menjangkau masyarakat di desa-desa wilayah laut.

 

Kecamatan Anggana sendiri memiliki delapan desa dan satu desa persiapan. Dari jumlah tersebut, empat desa berada di wilayah laut, sedangkan lima lainnya berada di daratan.

“Kami berharap pelayanan ini terus berjalan sehingga masyarakat di desa-desa wilayah laut bisa mendapatkan akses administrasi kependudukan dan layanan lainnya dengan lebih mudah,” tutupnya. (Adv/Kriz)